hffh… dah lama juga blog ini hampir Jablay, saat aku putuskan untuk apdet blog ini, aku sebenarnya tidak begitu jelas juga apa yang hendak aku tulis, ya sudah mengalir sajalah “batinku”

Ngg.. crita apa ya, crita masalah kerjaan dulu kali ya, nah semenjak 1 bulan menjabat jadi Bendahara, tepatnya sebagai Bendahara Pengeluaran, ada banyak hal juga yang bisa aku pelajari, meski sampai sekarang smua kerjaan masih ketar ketir dan aku masih butuh waktu untuk terbiasa akan tanggung jawab ini (eyeroll) ,  ok mari pertama kita bahas dulu sebenarnya apa arti dan tugas dari Bendahara disini, sesuai dengan materi dari Sertifikasi Diklat Teknis Substansi Bendahara Pengeluaran yang tahun lalu aku ikutin **yang secara ga sengaja alhamdulillah bisa lulus ** , yakni berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 73 Tahun 2008, pengertian dan tugas Bendahara (dalam Pasal 1) adalah :

Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahan uang atau surat berharga atau barang-barang negara

Sebelumnya disini akan aku perjelas dahulu Bendahara ada banyak macamnya, yaitu :

1. Bendahara Umum Negara (BUN), adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan.
2. Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN), adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
3. Bendahara Pengeluaran, adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga
4. Bendahara Penerima, adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga

namun kali ini pembahasan yang aku maksud adalah secara spesifik untuk Bendahara Pengeluaran saja (selanjutnya kadang aku singkat menjadi Bendahara saja), karna itu yang terkait dengan tugasku saat ini ,, baik kita lanjutkan :

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPPN selaku yang berwenang) atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.

Baik kita coba definisikan satu persatu tugas-tugasnya,

• Bendaraha pengeluaran adalah orang, berarti jelas dia adalah manusia bukan yg lainnya *hya iyalaaaah

• kemudian ia ditunjuk *berarti ditunjuk dalam hal ini oleh Kementerian Lembaga atau dalam lingkup ini adalah Pimpinan Satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) *

Lalu untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya adalah merupakan fungsi kebendaharaannya, dengan penjelasan Sbb :

• Tugas menerima mengandung pengertian bahwa Bendahara harus mengadministrasikan dengan baik aliran kas masuk yang diterimanya
• Tugas menyimpan mengandung pengertian keamanan dan keselamatan dari kas yang diterimanya menjadi tanggung jawab bendahara
• Tugas membayarkan merupakan tugas fungsional bendahara yaitu membantu pelaksanaan pembayaran belanja negara pada tingkat satuan kerja yang tidak dapat secara langsung dibayar oleh Kuasa Bendahara Umum Negara, untuk pelaksanaan ini bendahara mendapatkan Uang muka kerja yang selanjutnya dikenal dengan istilah Uang persediaan (UP) *Pembahasan UP stelah uraian ini*
• Tugas menatausahakan mengandung pengertian seluruh kegiatan Bendahara (fungsi kebendaharaan yang telah disebutkan diatas) harus diadministrasikan dengan menggunakan prosedur sesuai kaidah pengendalian internal
• Terakhir,  Tugas mempertanggungjawabkan mengandung pengertian bahwa bendahara baik sebagai pemberi tugas atau penerima tugas, dapat memastikan bahwa tugas yang diberikan terlaksana dengan baik dan mengkomunikasikan pelaksanaan tugasnya sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya. Adapun sarana pertanggungjawaban yang digunakan adalah berupa Laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Ok, tadi diatas sudah disinggung mengenai UP, lalu apa itu UP ?

Berbicara mengenai UP berarti kita berbicara mengenai lingkup globalnya Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, UP merupakan salah satu dari kas tersebut, dimana sebagai bagian dari kas, ia harus dikelola dan ditatausahakan sesuai dengan ketentuan, mari kita simak bagian-bagiannya ;) :

1. Uang Persediaan (UP) adalah  uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin melalui mekanisme pembayaran langsung. Prosedur untuk mendapatkan UP ini adalah Bendahara mengajukan Surat permintaan pembayaran UP (SPP-UP) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk diterbitkan Surat perintah membayar UP (SPM-UP) berdasar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), lalu berdasar SPM-UP ini KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk rekening Bendahara Pengeluaran dan pada akhirnya dapat digunakan oleh Bendahara pengeluaran berdasar Petunjukan Operasional Kegiatan (POK) DIPA tahun anggaran berkait.
2. Ganti Uang Persediaan (GUP), adalah sama hal nya dengan UP, jika UP hanya dimintakan pada tiap awal tahun anggaran, maka GUP merupakan UP yang telah digunakan untuk membayar belanja untuk dimintakan penggantian kepada KPPN agar UP kembali ke jumlah semula melalui pengajuan SPP-GUP dan SPM-GUP yang sekaligus juga merupakan dokumen pengesahan terhadap belanja yang dibayar dengan UP pada bulan-bulan setelah diajukannya UP di awal tahun Anggaran, adapun sisa UP ini pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas negara selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Tambahan Uang Persediaan (TUP), adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja (melalui bendahara pengeluaran) untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan, sama halnya dengan UP dan GUP, TUP diajukan melalui SPP-TUP dan SPM-TUP dengan kelengkapan dokumen-dokumen sebagai persayaratannya (Rincian penggunaan dana TUP dari KPA, Surat pernyataan dari KPA, dan rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir)
4. Pungutan / Potongan pajak, Bendahara pengeluaran sejalan dengan fungsinya melakukan pembayaran, melekat pula fungsi sebagai wajib pungut dimana dalam melakukan pembayaran wajib memperhitungkan kewajiban-kewajiban baik berupa pajak maupun bukan pajak dari pihak ketiga kepada negara. Atas transaksi pengadaan barang dan jasa, maka bendahara memastikan apakah transaksi tersebut terutang pajak kepada negara atau tidak, jika ada, maka harus dipotong pajak dari total nilai belanja yang akan dibayarkan sehingga pihak penjual atau pemberi jasa hanya akan menerima nilai bersih setelah pajak. Lalu penerimaan pajak ini harus disetorkan Bendahara melalui formulir Surat Setoran pajak (SSP), dimana SSP dianggap sah apabila telah mendapatka nomor transaksi atas penerimaan negara dan nomor transaksi dari tempat penyetoran pajak (nomor transaksi bank atau nomor transaksi kantor pos).
5. Uang dari Kas Negara melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak atau surat perintah kerja lainnya, Uang ini menjadi tanggung jawab bendahara untuk dibayarkan kepada pihak yang telah diajukan dalam SPP-LS sebagai penerima, dimana transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas dari SPM-LS tersebut harus dicatat dan dilaporkan oleh Bendahara Pengeluaran, apabila kas dari SPM-LS ini tidak seluruhnya dibayarkan maka sisanya harus disetor ke kas negara sebagai pengembalian Belanja (SSPB) *CMIIW*

ehem.. *scroll ke atas*, spertinya panjang juga pembahasannya, Ok lhah spertinya aku cukupkan dulu sampe disini, nti smoga ada waktu ku lanjut dengan pembahasan yang laen **semoga ** , hehe.. disini kutuliskan kembali untuk dokumentasi belajarku, dan terus terang, aku jg masih Learning by Doing, masih selalu saja ada yang salah tiap hal yang kukerjakan, mulai dari pencatatan kas, perhitungan pajak, penyetoran pajak atas nama rekanan yang salah tulis *akhirnya bisa diselesaikan dengan prosedur pemindahbukuan di kantor pajak*, pelaporan LPJ, dan pelaporan-pelaporan lainnya yang masih banyak kekurangan disana-sini, learning by doing banget, maklum aku bukan jebolan akuntansi atawa sarjana ekonomi, namun itu bukan alasan untukku untuk tidak mau belajar sesuatu hal yang baru, aku percaya, tak ada yang sia-sia, aku percaya klo ga salah ya ga belajar, aku percaya dimana ada kemauan disitu akan ada jalan, J.A.N.G.A.N   M.E.N.Y.E.R.A.H !! *CMIIW*

Sumber:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008

2.Ak, Sumini. 2009. Modul Pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

PS: mohon maaf jikalau ada kesalahan dan kekurangan dari segi penulisan, skali lagi CMIIW